100 FAQ Kearsipan: Panduan Komprehensif Berdasarkan Regulasi Nasional
Bagian ini menyajikan 100 pertanyaan dan jawaban yang dirancang secara detail berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, PP Nomor 28 Tahun 2012, serta berbagai Peraturan Kepala ANRI yang berlaku.
Bagian 1: Definisi dan Konsep Dasar
1. Apa yang dimaksud dengan Kearsipan menurut undang-undang?
Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip, mencakup seluruh kegiatan pengelolaan dari hulu ke hilir. Sumber: UU No. 43 Tahun 2009, Pasal 1 angka 1.
2. Apa definisi Arsip dalam cakupan hukum Indonesia?
Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai perkembangan teknologi informasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, organisasi, hingga perseorangan. Sumber: UU No. 43 Tahun 2009, Pasal 1 angka 2.
3. Mengapa arsip dianggap sebagai identitas dan jati diri bangsa?
Karena arsip menyimpan rekaman sejarah dan memori kolektif yang membuktikan eksistensi dan perjalanan hidup bangsa Indonesia. Sumber: UU No. 43 Tahun 2009, Menimbang huruf a.
4. Apa perbedaan antara kearsipan dan perpustakaan?
Kearsipan berfokus pada bukti transaksi dan pertanggungjawaban hukum, sedangkan perpustakaan berfokus pada koleksi ilmu pengetahuan dan informasi publik. Sumber: UU No. 43 Tahun 2009.
5. Siapa saja yang termasuk sebagai pencipta arsip?
Lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan. Sumber: UU No. 43 Tahun 2009, Pasal 1 angka 2.
6. Apa tujuan utama dari penyelenggaraan kearsipan?
Menjamin terciptanya arsip yang autentik, terpercaya, dan terjaganya keselamatan aset nasional sebagai bukti pertanggungjawaban. Sumber: UU No. 43 Tahun 2009, Pasal 3.
7. Apa itu Sistem Kearsipan Nasional (SKN)?
Suatu sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antar berbagai komponen kearsipan untuk menjamin autentisitas arsip secara nasional. Sumber: UU No. 43 Tahun 2009, Pasal 1 angka 28.
8. Apa peran ANRI dalam sistem kearsipan?
ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional bertanggung jawab menetapkan kebijakan, pembinaan, dan pengelolaan arsip nasional. Sumber: UU No. 43 Tahun 2009, Pasal 6.
9. Bagaimana pembagian tanggung jawab kearsipan di daerah?
Penyelenggaraan kearsipan provinsi menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, sedangkan kabupaten/kota menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Sumber: UU No. 43 Tahun 2009, Pasal 6.
10. Apa kewajiban lembaga pendidikan tinggi dalam kearsipan?
Perguruan tinggi negeri wajib membentuk lembaga kearsipan perguruan tinggi untuk mengelola arsip di lingkungannya. Sumber: UU No. 43 Tahun 2009, Pasal 27.
Bagian 2: Arsip Dinamis dan Pengelolaannya
11. Apa definisi Arsip Dinamis?
Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Sumber: UU No. 43 Tahun 2009, Pasal 1 angka 3.
12. Siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan arsip dinamis?
Pengelolaan arsip dinamis menjadi tanggung jawab penuh pencipta arsip. Sumber: UU No. 43 Tahun 2009, Pasal 9.
13. Apa saja komponen pengelolaan arsip dinamis?
Meliputi arsip vital, arsip aktif, dan arsip inaktif. Sumber: UU No. 43 Tahun 2009, Pasal 9.
14. Apa yang dimaksud dengan Arsip Aktif?
Arsip yang frekuensi penggunaannya masih tinggi dan/atau terus-menerus diperlukan. Sumber: UU No. 43 Tahun 2009, Pasal 1 angka 5.
15. Apa yang dimaksud dengan Arsip Inaktif?
Arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun namun tetap disimpan untuk rujukan hukum atau sejarah. Sumber: UU No. 43 Tahun 2009, Pasal 1 angka 6.
16. Apa definisi Arsip Vital?
Arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip dan tidak dapat diperbarui. Sumber: UU No. 43 Tahun 2009, Pasal 1 angka 4.
17. Sebutkan contoh nyata arsip vital.
Akta pendirian lembaga, sertifikat tanah, atau ijazah bagi perseorangan. Sumber: Perka ANRI No. 9 Tahun 2018.
18. Apa itu Arsip Terjaga?
Arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa yang harus dijaga keutuhan dan keselamatannya. Sumber: UU No. 43 Tahun 2009, Pasal 1 angka 8.
19. Berikan contoh arsip terjaga.
Arsip perbatasan wilayah, perjanjian internasional, atau database kependudukan nasional. Sumber: Perka ANRI No. 41 Tahun 2015.
20. Apa itu Arsip Umum?
Arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga. Sumber: UU No. 43 Tahun 2009.
21. Bagaimana cara memelihara arsip aktif?
Melalui pemberkasan dan penyimpanan menggunakan prasarana kearsipan di unit pengolah. Sumber: PP No. 28 Tahun 2012, Pasal 40.
22. Di mana arsip inaktif disimpan?
Di sentral arsip inaktif (records center) yang dirancang khusus untuk penyimpanan jangka panjang. Sumber: PP No. 28 Tahun 2012, Pasal 43.
23. Apa itu Unit Pengolah?
Satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas mengelola arsip aktif. Sumber: PP No. 28 Tahun 2012.
24. Apa itu Unit Kearsipan?
Satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas mengelola arsip inaktif dan melakukan pembinaan kearsipan. Sumber: UU No. 43 Tahun 2009, Pasal 17.
25. Apa saja fungsi utama unit kearsipan?
Pengelolaan arsip inaktif, pengolahan arsip menjadi informasi, dan pelaksanaan pemusnahan arsip. Sumber: UU No. 43 Tahun 2009, Pasal 17.
26. Mengapa arsip vital memerlukan perlindungan ekstra?
Karena jika hilang, organisasi tidak memiliki bukti hukum untuk mengklaim hak atau menjalankan fungsi operasionalnya. Sumber: Perka ANRI No. 9 Tahun 2018.
27. Apa metode perlindungan arsip vital yang umum digunakan?
Metode pemencaran (dispersal), duplikasi (backup), dan penyimpanan khusus (vaulting). Sumber: Perka ANRI No. 11 Tahun 2013.
28. Apa itu brankas tahan api (fireproof cabinet) dalam kearsipan?
Sarana penyimpanan arsip vital yang mampu menahan panas selama minimal 4 jam untuk mencegah kerusakan fisik kertas. Sumber: Perka ANRI No. 11 Tahun 2013.
29. Berapa frekuensi penggunaan arsip untuk dikategorikan inaktif?
Biasanya ditandai dengan penggunaan kurang dari 5 kali dalam setahun. Sumber: Perka BPS No. 100 Tahun 2018.
30. Siapa yang wajib melaporkan arsip terjaga ke ANRI?
Pimpinan pencipta arsip (Lembaga Negara, Pemda, dll) wajib melaporkan paling lambat 1 tahun setelah arsip tercipta. Sumber: Perka ANRI No. 41 Tahun 2015.
Bagian 3: Arsiparis dan Kompetensi
31. Apa definisi resmi Arsiparis?
Seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pelatihan dan mempunyai tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan. Sumber: UU No. 43 Tahun 2009, Pasal 1 angka 10.
32. Apa saja kategori jabatan fungsional arsiparis?
Kategori Keterampilan dan Kategori Keahlian. Sumber: Permenpan RB No. 13 Tahun 2016.
33. Sebutkan jenjang jabatan dalam kategori keterampilan.
Terampil, Mahir, dan Penyelia. Sumber: Permenpan RB No. 13 Tahun 2016.
34. Sebutkan jenjang jabatan dalam kategori keahlian.
Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama. Sumber: Permenpan RB No. 13 Tahun 2016.
35. Apa syarat pendidikan minimal untuk arsiparis kategori keahlian?
Minimal Sarjana (S-1) atau Diploma IV (D-IV) di bidang kearsipan atau bidang lain yang ditentukan. Sumber: Permenpan RB No. 48 Tahun 2014.
36. Apa tugas utama arsiparis tingkat Terampil?
Melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam pengelolaan arsip dinamis dan statis. Sumber: Perka ANRI No. 4 Tahun 2017.
37. Apa fokus tugas arsiparis tingkat Ahli?
Melakukan analisis, pengembangan sistem, perancangan kebijakan, dan manajemen kearsipan. Sumber: Perka ANRI No. 4 Tahun 2017.
38. Apa yang dimaksud dengan Angka Kredit bagi arsiparis?
Satuan nilai dari tiap butir kegiatan yang harus dicapai oleh arsiparis untuk kenaikan pangkat atau jabatan. Sumber: Permenpan RB No. 13 Tahun 2016.
39. Siapa instansi pembina jabatan fungsional arsiparis?
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Sumber: UU No. 43 Tahun 2009, Pasal 30.
40. Apa peran organisasi profesi arsiparis?
Sebagai wadah pengembangan profesi dan kode etik, yaitu Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI). Sumber: Permenpan RB No. 13 Tahun 2016.
41. Apakah arsiparis berwenang menutup akses arsip?
Ya, arsiparis berwenang menutup akses jika penggunaan arsip berpotensi merusak fisik dokumen atau informasinya. Sumber: Portal Perpusda Kebumen.
42. Apa kewajiban arsiparis terhadap kerahasiaan arsip?
Wajib menjaga kerahasiaan arsip, terutama arsip negara yang bersifat rahasia sesuai peraturan perundang-undangan. Sumber: UU No. 43 Tahun 2009.
43. Bagaimana sistem penilaian kinerja arsiparis dilakukan?
Berdasarkan pencapaian angka kredit dan penilaian perilaku kerja sesuai standar kompetensi. Sumber: Permenpan RB No. 38 Tahun 2017 & Kepmenpan No. SKJ.10/2022.
44. Apa itu diklat penjenjangan bagi arsiparis?
Pendidikan dan pelatihan untuk membekali arsiparis saat akan naik ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. Sumber: Permenpan RB No. 13 Tahun 2016.
45. Bisakah PNS dari jabatan lain pindah menjadi arsiparis?
Bisa, melalui mekanisme perpindahan jabatan dengan syarat lulus uji kompetensi kearsipan. Sumber: Permenpan RB No. 13 Tahun 2016.
46. Apa kompetensi teknis yang harus dimiliki arsiparis?
Mampu mengelola arsip dinamis, statis, pembinaan, dan pengolahan informasi kearsipan. Sumber: Kepmenpan No. SKJ.10/2022.
47. Apakah arsiparis mendapatkan tunjangan khusus?
Ya, arsiparis berhak mendapatkan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan jenjang jabatannya. Sumber: UU No. 43 Tahun 2009.
48. Apa tanggung jawab pimpinan unit kearsipan?
Memimpin pelaksanaan tugas teknis dan memastikan tertib arsip di lingkungannya. Sumber: UU No. 43 Tahun 2009, Pasal 29.
49. Apa yang dimaksud dengan "Inpassing" dalam jabatan arsiparis?
Proses pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional untuk memenuhi kebutuhan organisasi dalam jangka waktu tertentu. Sumber: Peraturan ANRI No. 4 Tahun 2018.
50. Mengapa arsiparis harus memahami hukum kearsipan?
Agar dalam pelaksanaan tugas seperti pemusnahan atau layanan akses, mereka tidak melanggar hak hukum pihak lain atau negara. Sumber: UU No. 43 Tahun 2009.
Bagian 4: Jadwal Retensi Arsip (JRA)
51. Apa definisi Jadwal Retensi Arsip (JRA)?
Daftar yang berisi jangka waktu penyimpanan, jenis arsip, dan rekomendasi nasib akhir arsip. Sumber: UU No. 43 Tahun 2009, Pasal 1 angka 22.
52. Mengapa JRA disebut sebagai instrumen wajib?
Karena setiap kegiatan penyusutan dan pemusnahan arsip di instansi pemerintah wajib berdasar pada JRA. Sumber: PP No. 28 Tahun 2012, Pasal 53.
53. Siapa yang wajib memiliki JRA?
Lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN, dan BUMD. Sumber: UU No. 43 Tahun 2009, Pasal 48.
54. Bagaimana prosedur penetapan JRA instansi pusat?
Ditetapkan oleh pimpinan lembaga setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala ANRI. Sumber: PP No. 28 Tahun 2012, Pasal 53.
55. Apa itu Retensi Aktif dalam JRA?
Masa simpan minimal suatu arsip di unit pengolah selama masih digunakan aktif. Sumber: Perka ANRI No. 36 Tahun 2012.
56. Apa itu Retensi Inaktif dalam JRA?
Masa simpan minimal suatu arsip di unit kearsipan sebelum ditentukan nasib akhirnya. Sumber: Perka ANRI No. 36 Tahun 2012.
57. Apa maksud keterangan "Musnah" dalam JRA?
Arsip dapat dihancurkan karena sudah tidak memiliki nilai guna dan masa simpannya habis. Sumber: Perka ANRI No. 36 Tahun 2012.
58. Apa maksud keterangan "Permanen" dalam JRA?
Arsip wajib diserahkan ke lembaga kearsipan untuk disimpan selamanya sebagai arsip statis. Sumber: Perka ANRI No. 36 Tahun 2012.
59. Bagaimana jika keterangan dalam JRA adalah "Dinilai Kembali"?
Arsip harus dikaji ulang oleh panitia penilai sebelum diputuskan apakah akan dimusnahkan atau dipermanenkan. Sumber: Persekjen MK No. 11 Tahun 2023.
60. Berapa lama retensi arsip laporan keuangan tahunan?
Umumnya berketerangan permanen karena memiliki nilai guna pertanggungjawaban yang sangat tinggi. Sumber: Perka ANRI No. 36 Tahun 2012.
61. Apakah JRA berlaku surut untuk arsip lama?
Biasanya JRA berlaku untuk arsip yang tercipta sejak ditetapkannya keputusan tersebut, namun bisa dijadikan pedoman untuk arsip lama dengan kebijakan pimpinan. Sumber: Kepka ANRI No. LT.10.1/1999.
62. Apa peran ANRI dalam persetujuan JRA daerah?
Memberikan penilaian teknis apakah masa retensi yang diusulkan sudah sesuai dengan kepentingan nasional. Sumber: Perka ANRI No. 22 Tahun 2015.
63. Bagaimana jika organisasi belum memiliki JRA?
Pemusnahan tetap bisa dilakukan namun harus melalui prosedur khusus dan izin langsung dari Kepala ANRI. Sumber: PP No. 28 Tahun 2012, Pasal 163.
64. Apa itu JRA Fasilitatif Keuangan?
JRA yang khusus mengatur arsip-arsip terkait pengelolaan keuangan di semua instansi. Sumber: Perka ANRI No. 36 Tahun 2012.
65. Berapa retensi surat perintah membayar (SPM)?
Minimal 1 tahun setelah perhitungan anggaran negara diundangkan, lalu disimpan inaktif selama 9 tahun. Sumber: Perka ANRI No. 36 Tahun 2012.
66. Apa konsekuensi hukum menggunakan JRA yang tidak disetujui ANRI?
Penyusutan arsip yang dihasilkan dianggap cacat prosedur dan bisa berimplikasi pidana jika ada arsip penting yang musnah. Sumber: UU No. 43 Tahun 2009.
67. Bagaimana menentukan nilai guna arsip dalam JRA?
Berdasarkan nilai guna primer (administratif, hukum, keuangan) dan sekunder (sejarah, pertanggungjawaban nasional). Sumber: Perka ANRI No. 31 Tahun 2011.
68. Apakah JRA harus dipublikasikan?
Sebagai dokumen kebijakan internal, JRA harus diketahui oleh seluruh unit kerja di instansi tersebut agar tertib penyusutan. Sumber: Perka ANRI No. 19 Tahun 2015.
69. Bagaimana jika terjadi sengketa masa retensi?
Keputusan akhir berada pada pertimbangan pimpinan instansi setelah berkonsultasi dengan lembaga kearsipan pembina. Sumber: PP No. 28 Tahun 2012.
70. Bisakah masa retensi diperpanjang?
Bisa, jika arsip tersebut kembali digunakan secara aktif dalam suatu perkara atau proyek yang berkelanjutan. Sumber: PP No. 28 Tahun 2012, Pasal 52.
Bagian 5: Akuisisi dan Arsip Statis
71. Apa definisi Akuisisi Arsip Statis?
Proses penambahan khazanah arsip statis pada lembaga kearsipan melalui penyerahan arsip dan hak pengelolaannya. Sumber: UU No. 43 Tahun 2009, Pasal 1 angka 22 (PP 28).
72. Kapan arsip dinamis berubah status menjadi statis?
Setelah melalui proses verifikasi oleh lembaga kearsipan dan dinyatakan memiliki nilai guna kesejarahan. Sumber: UU No. 43 Tahun 2009, Pasal 1 angka 7.
73. Siapa yang wajib menyerahkan arsip statis ke ANRI?
Lembaga negara tingkat pusat, perusahaan nasional, organisasi politik, dan ormas tingkat pusat. Sumber: UU No. 43 Tahun 2009, Pasal 19.
74. Apa hak pengguna terhadap arsip statis?
Berhak memperoleh, melihat, dan mengetahui arsip statis sesuai aturan keterbukaan informasi. Sumber: Perka ANRI No. 28 Tahun 2011.
75. Bolehkah akses terhadap arsip statis dibatasi?
Boleh, jika arsip tersebut membahayakan keamanan negara, menimbulkan konflik SARA, atau menyangkut nama baik seseorang. Sumber: Perka ANRI No. 28 Tahun 2011.
76. Apa itu Daftar Pencarian Arsip (DPA)?
Daftar berisi arsip statis yang belum diserahkan dan sangat dicari oleh lembaga kearsipan untuk diselamatkan. Sumber: UU No. 43 Tahun 2009.
77. Apa itu Preservasi Arsip Statis?
Kegiatan perlindungan arsip agar informasi dan fisiknya tetap terjaga dari kerusakan faktor alam maupun manusia. Sumber: UU No. 43 Tahun 2009.
78. Sebutkan dua cara preservasi arsip statis.
Preventif (pencegahan kerusakan) dan Kuratif (perbaikan dokumen rusak). Sumber: UU No. 43 Tahun 2009.
79. Apa itu layanan reproduksi arsip statis?
Pemberian layanan penggandaan arsip (fotokopi/digital) bagi pengguna sesuai ketentuan biaya PNBP. Sumber: Perka ANRI No. 28 Tahun 2011.
80. Mengapa organisasi politik wajib menyerahkan arsip statisnya?
Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana negara dan peran mereka dalam sejarah politik bangsa. Sumber: UU No. 43 Tahun 2009, Pasal 77.
Bagian 6: Aplikasi SRIKANDI
81. Apa kepanjangan dari SRIKANDI?
Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi. Sumber: Perka ANRI No. 4 Tahun 2021.
82. Apa tujuan utama aplikasi SRIKANDI?
Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan terintegrasi secara nasional (SPBE). Sumber: Portal Bojonegoro.
83. Siapa saja lembaga yang berkolaborasi membangun SRIKANDI?
ANRI, Kementerian Kominfo, BSSN, dan Kementerian PANRB. Sumber: Portal Bojonegoro.
84. Apa dasar hukum penggunaan SRIKANDI?
Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Kepmen PANRB No. 679 Tahun 2020. Sumber: Helpdesk ANRI.
85. Apa itu fitur Tanda Tangan Elektronik (TTE) di SRIKANDI?
Fitur untuk mengesahkan naskah dinas secara digital yang memiliki kekuatan hukum setara tanda tangan basah. Sumber: Portal Bojonegoro.
86. Bagaimana cara mengatasi gangguan SRIKANDI secara mandiri?
Melakukan pembersihan cache browser, mengganti browser (disarankan Chrome), atau mencoba ISP lain. Sumber: Helpdesk ANRI.
87. Apa peran Administrator Instansi dalam SRIKANDI?
Mengelola akun pengguna, mengatur struktur organisasi, dan mendaftarkan jabatan di lingkungan instansinya. Sumber: Portal Relic.
88. Apakah SRIKANDI bisa digunakan tanpa TTE?
Bisa, aplikasi menyediakan pilihan proses penandatanganan manual bagi instansi yang belum siap TTE. Sumber: Helpdesk ANRI.
89. Bagaimana prosedur disposisi surat di SRIKANDI?
Pimpinan menerima naskah masuk lalu memberikan instruksi/arahan kepada bawahan secara langsung melalui sistem. Sumber: Portal Bojonegoro.
90. Apa itu "NIK Tidak Sama" saat TTE di SRIKANDI?
Kesalahan yang muncul jika data NIK di profil pengguna tidak sesuai dengan data di sertifikat elektronik BSrE. Sumber: Helpdesk ANRI.
91. Apakah data SRIKANDI tersimpan di server lokal instansi?
Tidak, saat ini SRIKANDI ditempatkan di Pusat Data Nasional (PDN) yang dikelola oleh Kemenkominfo. Sumber: Helpdesk ANRI.
92. Apa itu fitur "Pemberkasan" di SRIKANDI?
Fitur untuk mengelompokkan naskah dinas masuk dan keluar ke dalam satu kesatuan berkas sesuai klasifikasi. Sumber: Perka ANRI No. 45 Tahun 2022.
93. Mengapa SRIKANDI disebut ramah lingkungan (eco-friendly)?
Karena mengurangi konsumsi kertas dan biaya distribusi fisik dokumen secara signifikan. Sumber: Portal Bumiayu.
94. Apa keuntungan SRIKANDI bagi pimpinan daerah?
Pimpinan dapat memantau dan menandatangani surat di mana saja dan kapan saja secara real-time. Sumber: Portal Relic.
95. Apakah SRIKANDI mendukung pengarsipan otomatis?
Ya, naskah yang sudah selesai diproses akan otomatis masuk ke dalam daftar arsip dinamis di dalam sistem. Sumber: Portal Bojonegoro.
96. Bagaimana nasib data SRIKANDI saat terjadi bencana di server pusat?
Data dilindungi melalui sistem backup dan standar keamanan siber yang dikelola BSSN dan Kominfo. Sumber: Portal Bojonegoro.
97. Siapa yang memberikan Bimtek SRIKANDI kepada daerah?
ANRI sebagai pemilik proses bisnis kearsipan nasional. Sumber: Portal Bojonegoro.
98. Bisakah SRIKANDI digunakan oleh non-ASN?
Kebijakan akses bagi tenaga non-ASN diserahkan kepada kebijakan masing-masing instansi pengguna. Sumber: Helpdesk ANRI.
99. Apa yang harus dilakukan jika lupa passphrase TTE?
Harus menghubungi admin internal yang mengelola sertifikat elektronik untuk melakukan reset atau penerbitan ulang. Sumber: Helpdesk ANRI.
100. Apa visi masa depan kearsipan dengan SRIKANDI?
Mewujudkan satu data kearsipan nasional yang terintegrasi, aman, dan mudah diakses untuk kesejahteraan rakyat. Sumber: Portal Bojonegoro.
Posting Komentar